LP3H YAYASAN AL-FALAH TARUTUNG SERAHKAN SERTIFIKAT HALAL KEPADA PELAKU USAHA UMKM DI TARUTUNG

Pada hari Jumat, 12 September 2025, berlangsung kegiatan penting bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tapanuli Utara. Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Yayasan Al-Falah Tarutung, Syaiful Rahmat Panggabean, bersama tim pendamping P3H, Zulkarnain Hutagalung, secara resmi menyerahkan Sertifikat Halal kepada salah satu pelaku usaha kuliner, yakni Ahmad Husein Nasution. Sertifikat tersebut diberikan untuk dua produk andalan usahanya, yaitu Somay Ikan dan Bawang Goreng dengan merek dagang “Dede Engka”.

Sertifikat Halal dengan nomor ID12410027839560925 ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada 11 September 2025. Penyerahan sertifikat ini menandai langkah maju bagi usaha kecil di daerah Tarutung dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya masyarakat muslim, terhadap produk lokal yang aman dan sesuai syariat.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Husein Nasution menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran LP3H Yayasan Al-Falah Tarutung yang telah membantu proses pengurusan sertifikat halal. Ia menyebutkan bahwa sertifikasi ini akan memberi nilai tambah dan kepercayaan bagi produk usahanya.

“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran LP3H Yayasan Al-Falah Tarutung yang telah mengurus sertifikat halal atas produk usaha saya. Semoga semakin jaya dan lebih berkiprah di masa yang akan datang,” ujar Husein penuh haru.

Ketua LP3H, Syaiful Rahmat Panggabean, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal secara gratis melalui skema Self Declare, selama kuota masih tersedia. Program ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim.

Namun, Syaiful juga mengingatkan bahwa kesempatan ini terbatas. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, saat ini tersisa 898 kuota gratis sertifikat halal. Oleh karena itu, ia menghimbau agar para pelaku UMKM segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum kuota habis. Jika kuota telah habis, maka pengurusan sertifikat halal akan dikenakan biaya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat halal tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikasi ini, produk UMKM berpeluang lebih besar untuk menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi bagian dari upaya mendukung visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. (Admin Yafata)